Malut Post – Ternate. Pengakuan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Muhammad Sinen, terkait bangunan yang di bangun Pemerintah Provinsi Maluku utara (Malut) di sofifi tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) menuai kritik.

Akademis Universitas Khairun (Unkhair) menilai selama ini kinerja Pemprov dalam mengurus pembangunan tidak pernah tuntas. Selalu saja ada masalah yang mengikutinya setelah agenda pembangunan itu selesai di laksanakan. Sehingga Pemprov seperti menjadi gudang masalah.

“Persoalan di Malut ini seolah sudah menjadi agenda rutin, yang setiap hari disodorkkan ke publik. Sepertinya Pemprov sengaja memperbanyak persoalan,” tandas Muamil, Minggu (26/12/21) kemarin.

Dosen Ekonomi Pembangunan Unkhair itu mengaku, membangun insfrastruktur hal utama yang dikantongi adalah IMB yang di keluarkan Pemerintah daerah dimana proyek itu di bangun. Tanpa IMB, maka bisa menjadi masalah dengan pemerintah setempat. Sebab Pemda Wilayah setempat bisa saja menghentikan pendirian wilayah bangunan itu, karena menabrak prosedurnya.

“karena itu Pemkot Tidore bisa menyegel setiap bangunan yang ada, karena memang itu masih masuk dalam lingkup pemerintahan mereka” tandasnya. (wm/-01/udy)

Source : Koran Malut Post
Penulis Koran : Udy
Penulis Istana : Irhen .R. Husain
Editor Istana : Nurmihailoa Nabiu

By Romario